Surat Edaran Pengisian DRH Dan Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu TA 2024

PakAgus.com. Berikut ini adalah Surat Edaran Pengisian DRH dan Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu TA 2024. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7008/B-MP.01.01/SD/K/2025 tertanggal 11 Desember 2025 tentang Pengisian DRH dan Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024.

Adapun isi Surat Edaran Pengisian DRH dan Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024 tersebut adalah sebagai berikut.

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat;

Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

Tempat

Surat Edaran Pengisian DRH dan Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu TA 2024

Berkenaan dengan data formasi PPPK Paruh Waktu yang telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebanyak

1.246.082 formasi, masih terdapat sejumlah 35.283 orang Tenaga Non ASN yang belum menyelesaikan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan sejumlah 27.016 orang Tenaga Non ASN yang telah mengisi DRH tetapi belum diusulkan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Paruh Waktu oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Mengingat bulan Desember 2025 akan segera berakhir, mohon Saudara untuk segera menyelesaikan pengusulan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024 tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu sampai dengan tanggal 20 Desember 2025;

2. Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu sampai dengan tanggal 20 Desember

Daftar instansi yang calon PPPK Paruh Waktu-nya belum mengisi DRH dan yang telah mengisi DRH tetapi belum diusulkan oleh instansi untuk penetapan NI PPPK-nya sebagaimana terlampir.

Perlu kami tegaskan kembali bahwa penyelesaian pengisian DRH dan usul penetapan NI PPPK Paruh Waktu setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud di atas, tidak diterima dan secara sistem ditutup.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

DAFTAR INSTANSI YANG SUDAH MENDAPAT FORMASI NAMUN BELUM MENGISI DRH PPPK PARUH WAKTU

NO.	NAMA INSTANSI	KANREG	JUMLAH BELUM ISI DRH
1	Kementerian Agama	00	248
2	Kementerian Pertahanan	00	92
3	Kementerian Kehutanan	00	77
4	Kementerian Sosial	00	50
5	Kementerian Pekerjaan Umum	00	34
6	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	00	23
7	Kementerian Perhubungan	00	20
8	Kementerian Pertanian	00	15
9	Kementerian Kesehatan	00	15
10	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	00	15
11	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	00	11
12	Kementerian Kelautan dan Perikanan	00	10
13	Badan Narkotika Nasional	00	10
14	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	00	8
15	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	00	7
16	Kementerian Dalam Negeri	00	5
17	Kementerian Komunikasi dan Digital	00	3
18	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	00	3
19	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	00	3
20	Badan Karantina Indonesia	00	3
21	Kementerian Hukum	00	2
22	Mahkamah Agung RI	00	2
23	Badan Kepegawaian Negara	00	2
24	Badan Pengawas Pemilihan Umum	00	2
25	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	00	1
26	Kementerian Luar Negeri	00	1
27	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	00	1
28	Kementerian Ketenagakerjaan	00	1
29	Kementerian Kebudayaan	00	1
30	Kementerian Pariwisata	00	1
31	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	00	1
32	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	00	1
33	Setjen Komisi Pemilihan Umum	00	1
34	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	01	317
35	Pemerintah Kab. Grobogan	01	107
36	Pemerintah Kota Semarang	01	50
37	Pemerintah Kab. Bantul	01	35
38	Pemerintah Kab. Pemalang	01	32
39	Pemerintah Kab. Batang	01	27
40	Pemerintah Kab. Klaten	01	24

NO.	NAMA INSTANSI	KANREG	JUMLAH BELUM ISI DRH
41	Pemerintah Kab. Pati	01	23
42	Pemerintah Kab. Kudus	01	18
43	Pemerintah Kab. Boyolali	01	16
44	Pemerintah Kab. Cilacap	01	14
45	Pemerintah Kab. Sukoharjo	01	13
46	Pemerintah Kab. Karanganyar	01	13
47	Pemerintah Kota Magelang	01	13
48	Pemerintah Kab. Brebes	01	12
49	Pemerintah Kab. Kebumen	01	12
50	Pemerintah Kab. Sleman	01	11
51	Pemerintah Kab. Banyumas	01	10
52	Pemerintah Kab. Magelang	01	9
53	Pemerintah Kab. Wonogiri	01	9
54	Pemerintah Kab. Demak	01	8
55	Pemerintah Kab. Temanggung	01	8
56	Pemerintah Kota Surakarta	01	8
57	Pemerintah Kab. Gunung Kidul	01	7
58	Pemerintah Kab. Purbalingga	01	7
59	Pemerintah Kab. Sragen	01	7
60	Pemerintah Kab. Tegal	01	6
61	Pemerintah Kota Pekalongan	01	6
62	Pemerintah Kab. Semarang	01	5
63	Pemerintah Kab. Pekalongan	01	5
64	Pemerintah Kab. Jepara	01	5
65	Pemerintah Kab. Banjarnegara	01	5
66	Pemerintah Kab. Kulon Progo	01	4
67	Pemerintah Kab. Wonosobo	01	4
68	Pemerintah Kab. Purworejo	01	3
69	Pemerintah Kota Yogyakarta	01	2
70	Pemerintah Kab. Kendal	01	1
71	Pemerintah Kota Salatiga	01	1
72	Pemerintah Kab. Bangkalan	02	71
73	Pemerintah Kota Surabaya	02	56
74	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	02	52
75	Pemerintah Kab. Sidoarjo	02	36
76	Pemerintah Kab. Jember	02	24
77	Pemerintah Kab. Jombang	02	19
78	Pemerintah Kab. Banyuwangi	02	19
79	Pemerintah Kab. Tuban	02	19
80	Pemerintah Kab. Pamekasan	02	16

NO.	NAMA INSTANSI	KANREG	JUMLAH BELUM ISI DRH
81	Pemerintah Kab. Tulungagung	02	16
82	Pemerintah Kab. Sampang	02	15
83	Pemerintah Kab. Sumenep	02	15
84	Pemerintah Kab. Situbondo	02	14
85	Pemerintah Kab. Pacitan	02	13
86	Pemerintah Kab. Lumajang	02	12
87	Pemerintah Kab. Kediri	02	12
88	Pemerintah Kab. Bondowoso	02	10
89	Pemerintah Kab. Gresik	02	9
90	Pemerintah Kab. Malang	02	8
91	Pemerintah Kab. Mojokerto	02	7
92	Pemerintah Kab. Madiun	02	6
93	Pemerintah Kota Batu	02	6
94	Pemerintah Kab. Probolinggo	02	5
95	Pemerintah Kab. Blitar	02	4
96	Pemerintah Kab. Ponorogo	02	4
97	Pemerintah Kota Mojokerto	02	4
98	Pemerintah Kota Kediri	02	4
99	Pemerintah Kota Pasuruan	02	3
100	Pemerintah Kota Madiun	02	3
101	Pemerintah Kab. Pasuruan	02	2
102	Pemerintah Kab. Nganjuk	02	2
103	Pemerintah Kota Malang	02	2
104	Pemerintah Kota Probolinggo	02	2
105	Pemerintah Kab. Lamongan	02	1
106	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	03	181
107	Pemerintah Kota Serang	03	98
108	Pemerintah Kab. Pandeglang	03	82
109	Pemerintah Kab. Bogor	03	69
110	Pemerintah Kab. Bandung	03	54
111	Pemerintah Kab. Tangerang	03	52
112	Pemerintah Kota Tangerang	03	47
113	Pemerintah Kab. Sumedang	03	40
114	Pemerintah Kota Depok	03	38
115	Pemerintah Kab. Bandung Barat	03	37
116	Pemerintah Kab. Lebak	03	34
117	Pemerintah Kota Bandung	03	33
118	Pemerintah Kab. Cianjur	03	27
119	Pemerintah Kab. Pangandaran	03	26
120	Pemerintah Provinsi Banten	03	25

NO.	NAMA INSTANSI	KANREG	JUMLAH BELUM ISI DRH
121	Pemerintah Kota Bekasi	03	24
122	Pemerintah Kab. Sukabumi	03	20
123	Pemerintah Kab. Bekasi	03	19
124	Pemerintah Kab. Karawang	03	19
125	Pemerintah Kab. Serang	03	19
126	Pemerintah Kab. Subang	03	18
127	Pemerintah Kab. Garut	03	18
128	Pemerintah Kab. Indramayu	03	18
129	Pemerintah Kab. Purwakarta	03	15
130	Pemerintah Kab. Kuningan	03	15
131	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	03	11
132	Pemerintah Kab. Majalengka	03	9
133	Pemerintah Kota Sukabumi	03	8
134	Pemerintah Kab. Ciamis	03	7
135	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	03	6
136	Pemerintah Kab. Cirebon	03	6
137	Pemerintah Kota Bogor	03	6
138	Pemerintah Kota Tasikmalaya	03	6
139	Pemerintah Kota Cirebon	03	5
140	Pemerintah Kota Cilegon	03	5
141	Pemerintah Kota Cimahi	03	4
142	Pemerintah Kab. Bombana	04	929
143	Pemerintah Kab. Bantaeng	04	215
144	Pemerintah Kab. Majene	04	202
145	Pemerintah Kab. Maros	04	128
146	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur	04	126
147	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	04	87
148	Pemerintah Kab. Muna	04	73
149	Pemerintah Kab. Bulukumba	04	66
150	Pemerintah Kab. Wakatobi	04	65
151	Pemerintah Kab. Buru Selatan	04	64
152	Pemerintah Kab. Parigi Moutong	04	54
153	Pemerintah Kab. Buru	04	50
154	Pemerintah Kab. Muna Barat	04	45
155	Pemerintah Kab. Sigi	04	44
156	Pemerintah Kota Makassar	04	44
157	Pemerintah Kab. Mamuju Tengah	04	42
158	Pemerintah Kab. Tolitoli	04	40
159	Pemerintah Kab. Jeneponto	04	39
160	Pemerintah Kab. Luwu Utara	04	39

NO.	NAMA INSTANSI	KANREG	JUMLAH BELUM ISI DRH
161	Pemerintah Kab. Toraja Utara	04	37
162	Pemerintah Kab. Konawe Selatan	04	37
163	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	04	35
164	Pemerintah Kab. Pasangkayu	04	34
165	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	04	32
166	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	04	32
167	Pemerintah Kab. Soppeng	04	31
168	Pemerintah Kota Kendari	04	31
169	Pemerintah Kab. Mamasa	04	29
170	Pemerintah Kab. Morowali	04	27
171	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	04	26
172	Pemerintah Kab. Gowa	04	25
173	Pemerintah Kab. Tana Toraja	04	24
174	Pemerintah Kab. Maluku Tengah	04	24
175	Pemerintah Kab. Konawe Utara	04	23
176	Pemerintah Kab. Pinrang	04	22
177	Pemerintah Kab. Wajo	04	22
178	Pemerintah Kota Palopo	04	21
179	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat	04	20
180	Pemerintah Kab. Sinjai	04	19
181	Pemerintah Kab. Enrekang	04	18
182	Pemerintah Kab. Kolaka	04	18
183	Pemerintah Provinsi Maluku	04	18
184	Pemerintah Kab. Banggai	04	16
185	Pemerintah Kab. Bone	04	15
186	Pemerintah Kab. Konawe	04	15
187	Pemerintah Kab. Kolaka Utara	04	15
188	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	04	15
189	Pemerintah Kab. Buton Utara	04	14
190	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	04	13
191	Pemerintah Kab. Buton Selatan	04	12
192	Pemerintah Kota Tual	04	12
193	Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang	04	11
194	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	04	11
195	Pemerintah Kab. Banggai Laut	04	9
196	Pemerintah Kab. Luwu	04	9
197	Pemerintah Kab. Buol	04	8
198	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	04	8
199	Pemerintah Kab. Takalar	04	8
200	Pemerintah Kab. Barru	04	8

NO.	NAMA INSTANSI	KANREG	JUMLAH BELUM ISI DRH
201	Pemerintah Kab. Buton	04	8
202	Pemerintah Kab. Mamuju	04	8
203	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	04	7
204	Pemerintah Kab. Kolaka Timur	04	7
205	Pemerintah Kab. Buton Tengah	04	7
206	Pemerintah Kab. Luwu Timur	04	5
207	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	04	5
208	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara	04	4
209	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	04	4
210	Pemerintah Kota Parepare	04	3
211	Pemerintah Kota Ambon	04	3
212	Pemerintah Kab. Donggala	04	2
213	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	05	77
214	Pemerintah Kota Bandar Lampung	05	46
215	Pemerintah Kab. Lampung Utara	05	37
216	Pemerintah Kab. Lampung Barat	05	28
217	Pemerintah Kab. Pesawaran	05	27
218	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	05	22
219	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	05	16
220	Pemerintah Kab. Mesuji	05	15
221	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	05	13
222	Pemerintah Kab. Mempawah	05	13
223	Pemerintah Kab. Ketapang	05	12
224	Pemerintah Kab. Kubu Raya	05	12
225	Pemerintah Kab. Tanggamus	05	11
226	Pemerintah Kab. Way Kanan	05	11
227	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	05	10
228	Pemerintah Kab. Sintang	05	10
229	Pemerintah Kota Singkawang	05	10
230	Pemerintah Kota Metro	05	8
231	Pemerintah Provinsi Lampung	05	5
232	Pemerintah Kab. Lampung Timur	05	5
233	Pemerintah Kab. Pringsewu	05	4
234	Pemerintah Kab. Sekadau	05	4
235	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	05	3
236	Pemerintah Kab. Bengkayang	05	3
237	Pemerintah Kab. Melawi	05	3
238	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	05	2
239	Pemerintah Kab. Sanggau	05	2
240	Pemerintah Kab. Landak	05	2

NO.	NAMA INSTANSI	KANREG	JUMLAH BELUM ISI DRH
241	Pemerintah Kab. Kayong Utara	05	1
242	Pemerintah Kota Pontianak	05	1
243	Pemerintah Kota Medan	06	43
244	Pemerintah Kab. Nias Barat	06	38
245	Pemerintah Kab. Simalungun	06	36
246	Pemerintah Kab. Padang Lawas	06	30
247	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	06	29
248	Pemerintah Kab. Batubara	06	17
249	Pemerintah Kab. Langkat	06	14
250	Pemerintah Kota Tanjungbalai	06	12
251	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	06	10
252	Pemerintah Kab. Dairi	06	10
253	Pemerintah Kab. Deli Serdang	06	9
254	Pemerintah Kab. Nias Selatan	06	9
255	Pemerintah Kota Binjai	06	9
256	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	06	8
257	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	06	8
258	Pemerintah Kab. Nias Utara	06	8
259	Pemerintah Kab. Karo	06	7
260	Pemerintah Kab. Labuhanbatu	06	7
261	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara	06	7
262	Pemerintah Kota Sibolga	06	6
263	Pemerintah Kab. Nias	06	5
264	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	06	5
265	Pemerintah Kab. Samosir	06	5
266	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	06	5
267	Pemerintah Kab. Toba	06	4
268	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	06	3
269	Pemerintah Kab. Asahan	06	3
270	Pemerintah Kota Padangsidimpuan	06	3
271	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	06	2
272	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	06	2
273	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	06	1
274	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	06	1
275	Pemerintah Kota Palembang	07	144
276	Pemerintah Kab. Lahat	07	60
277	Pemerintah Kab. Kerinci	07	37
278	Pemerintah Provinsi Bengkulu	07	35
279	Pemerintah Provinsi Jambi	07	32
280	Pemerintah Kab. Seluma	07	32

NO.	NAMA INSTANSI	KANREG	JUMLAH BELUM ISI DRH
281	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	07	24
282	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	07	22
283	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.	07	19
284	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	07	18
285	Pemerintah Kab. Bungo	07	17
286	Pemerintah Kab. Merangin	07	17
287	Pemerintah Kota Bengkulu	07	17
288	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	07	16
289	Pemerintah Kab. Sarolangun	07	15
290	Pemerintah Kota Sungai Penuh	07	14
291	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	07	14
292	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	07	13
293	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	07	13
294	Pemerintah Kab. Bangka	07	11
295	Pemerintah Kab. Empat Lawang	07	10
296	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	07	10
297	Pemerintah Kab. Bangka Tengah	07	10
298	Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan	07	10
299	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	07	9
300	Pemerintah Kab. Bangka Selatan	07	9
301	Pemerintah Kab. Banyuasin	07	8
302	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	07	8
303	Pemerintah Kab. Bangka Barat	07	8
304	Pemerintah Kab. Tebo	07	7
305	Pemerintah Kota Prabumulih	07	7
306	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah	07	7
307	Pemerintah Kab. Musi Rawas	07	6
308	Pemerintah Kota Pagar Alam	07	6
309	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	07	6
310	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	07	5
311	Pemerintah Kab. Muara Enim	07	5
312	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	07	5
313	Pemerintah Kab. Belitung	07	5
314	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	07	4
315	Pemerintah Kab. Mukomuko	07	4
316	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	07	3
317	Pemerintah Kab. Kepahiang	07	3
318	Pemerintah Kab. Batang Hari	07	2
319	Pemerintah Kota Jambi	07	2
320	Pemerintah Kab. Belitung Timur	07	1

NO.	NAMA INSTANSI	KANREG	JUMLAH BELUM ISI DRH
321	Pemerintah Kab. Kaur	07	1
322	Pemerintah Kab. Tanah Laut	08	58
323	Pemerintah Kota Balikpapan	08	56
324	Pemerintah Kab. Kapuas	08	42
325	Pemerintah Kab. Kutai Barat	08	35
326	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	08	33
327	Pemerintah Kota Banjarmasin	08	22
328	Pemerintah Kab. Berau	08	21
329	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	08	20
330	Pemerintah Kab. Seruyan	08	17
331	Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	08	17
332	Pemerintah Kota Samarinda	08	16
333	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	08	15
334	Pemerintah Kab. Barito Timur	08	14
335	Pemerintah Kab. Nunukan	08	14
336	Pemerintah Kab. Barito Utara	08	12
337	Pemerintah Kab. Lamandau	08	12
338	Pemerintah Kab. Barito Kuala	08	10
339	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	08	10
340	Pemerintah Kab. Sukamara	08	9
341	Pemerintah Kab. Murung Raya	08	8
342	Pemerintah Kab. Tabalong	08	8
343	Pemerintah Kab. Balangan	08	8
344	Pemerintah Kab. Malinau	08	8
345	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	08	7
346	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	08	6
347	Pemerintah Kota Bontang	08	6
348	Pemerintah Kota Palangka Raya	08	5
349	Pemerintah Kab. Tapin	08	5
350	Pemerintah Kab. Paser	08	5
351	Pemerintah Kab. Banjar	08	4
352	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	08	4
353	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	08	3
354	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	08	3
355	Pemerintah Kab. Tana Tidung	08	3
356	Pemerintah Kab. Barito Selatan	08	2
357	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	08	2
358	Pemerintah Kab. Kotabaru	08	2
359	Pemerintah Kota Banjarbaru	08	2
360	Pemerintah Kab. Bulungan	08	2

NO.	NAMA INSTANSI	KANREG	JUMLAH BELUM ISI DRH
361	Pemerintah Kab. Paniai	09	67
362	Pemerintah Kab. Boven Digoel	09	15
363	Pemerintah Kab. Mimika	09	1
364	Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah	09	1
365	Pemerintah Provinsi Bali	10	206
366	Pemerintah Kab. Bima	10	104
367	Pemerintah Provinsi NTT	10	66
368	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	10	50
369	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	10	38
370	Pemerintah Kab. Sumbawa	10	36
371	Pemerintah Kab. Alor	10	36
372	Pemerintah Kab. Tabanan	10	32
373	Pemerintah Kab. Kupang	10	32
374	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	10	29
375	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	10	27
376	Pemerintah Kab. Dompu	10	26
377	Pemerintah Kab. Lombok Timur	10	19
378	Pemerintah Kota Kupang	10	19
379	Pemerintah Kab. Buleleng	10	17
380	Pemerintah Kota Denpasar	10	17
381	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	10	14
382	Pemerintah Kab. Karangasem	10	13
383	Pemerintah Kab. Belu	10	11
384	Pemerintah Kab. Manggarai	10	10
385	Pemerintah Kab. Bangli	10	8
386	Pemerintah Kota Mataram	10	8
387	Pemerintah Kab. Flores Timur	10	8
388	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	10	6
389	Pemerintah Kab. Sumba Tengah	10	6
390	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	10	6
391	Pemerintah Kab. Malaka	10	6
392	Pemerintah Kab. Klungkung	10	4
393	Pemerintah Kab. Sikka	10	4
394	Pemerintah Kab. Rote Ndao	10	4
395	Pemerintah Kab. Jembrana	10	3
396	Pemerintah Kab. Ende	10	3
397	Pemerintah Kota Bima	10	2
398	Pemerintah Kab. Sumba Timur	10	1
399	Pemerintah Kab. Sumba Barat	10	1
400	Pemerintah Kab. Lembata	10	1

NO.	NAMA INSTANSI	KANREG	JUMLAH BELUM ISI DRH
401	Pemerintah Kota Ternate	11	56
402	Pemerintah Kab. Pulau Taliabu	11	47
403	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	11	32
404	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	11	24
405	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur	11	24
406	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	11	19
407	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	11	18
408	Pemerintah Kab. Gorontalo	11	18
409	Pemerintah Kota Bitung	11	13
410	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	11	13
411	Pemerintah Kab. Minahasa	11	12
412	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud	11	11
413	Pemerintah Kab. Bone Bolango	11	10
414	Pemerintah Kota KotaMobagu	11	9
415	Pemerintah Kab. Halmahera Utara	11	9
416	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	11	8
417	Pemerintah Kota Manado	11	8
418	Pemerintah Kota Gorontalo	11	8
419	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah	11	8
420	Pemerintah Kota Tomohon	11	6
421	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	11	6
422	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	11	5
423	Pemerintah Kab. Pohuwato	11	5
424	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	11	4
425	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	11	3
426	Pemerintah Kab. Boalemo	11	3
427	Pemerintah Provinsi Gorontalo	11	2
428	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	11	2
429	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara	11	1
430	Pemerintah Kab. Siak	12	37
431	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	12	33
432	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	12	33
433	Pemerintah Provinsi Riau	12	27
434	Pemerintah Kab. Pelalawan	12	23
435	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	12	18
436	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	12	15
437	Pemerintah Kota Pekanbaru	12	14
438	Pemerintah Kab. Karimun	12	13
439	Pemerintah Kab. Bengkalis	12	12
440	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	12	12

NO.	NAMA INSTANSI	KANREG	JUMLAH BELUM ISI DRH
441	Pemerintah Kab. Agam	12	12
442	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	12	12
443	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	12	11
444	Pemerintah Kab. Natuna	12	10
445	Pemerintah Kota Dumai	12	9
446	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	12	9
447	Pemerintah Kota Bukittinggi	12	9
448	Pemerintah Kab. Dharmasraya	12	8
449	Pemerintah Kota Tanjungpinang	12	8
450	Pemerintah Kab. Kampar	12	7
451	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	12	6
452	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	12	6
453	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	12	6
454	Pemerintah Kota Payakumbuh	12	6
455	Pemerintah Kab. Pasaman	12	5
456	Pemerintah Kab. Solok	12	5
457	Pemerintah Kota Solok	12	5
458	Pemerintah Kab. Lingga	12	5
459	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	12	4
460	Pemerintah Kab. Solok Selatan	12	4
461	Pemerintah Kab. Tanah Datar	12	3
462	Pemerintah Kab. Sijunjung	12	3
463	Pemerintah Kota Padang Panjang	12	2
464	Pemerintah Kota Batam	12	2
465	Pemerintah Kota Sawahlunto	12	1
466	Pemerintah Kota Padang	12	1
467	Pemerintah Kab. Bintan	12	1
468	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	12	1
469	Pemerintah Kab. Aceh Utara	13	48
470	Pemerintah Kab. Aceh Timur	13	43
471	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	13	39
472	Pemerintah Kab. Gayo Lues	13	32
473	Pemerintah Kab. Aceh Jaya	13	18
474	Pemerintah Kab. Simeulue	13	16
475	Pemerintah Kab. Bireuen	13	16
476	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	13	14
477	Pemerintah Kab. Aceh Barat	13	13
478	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	13	13
479	Pemerintah Kab. Pidie	13	11
480	Pemerintah Kab. Bener Meriah	13	11

NO.	NAMA INSTANSI	KANREG	JUMLAH BELUM ISI DRH
481	Pemerintah Kota Lhokseumawe	13	11
482	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	13	9
483	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	13	8
484	Pemerintah Kab. Nagan Raya	13	8
485	Pemerintah Kab. Pidie Jaya	13	7
486	Pemerintah Kab. Aceh Besar	13	3
487	Pemerintah Kota Sabang	13	3
488	Pemerintah Kota Banda Aceh	13	3
489	Pemerintah Kota Subulussalam	13	3
490	Pemerintah Kota Langsa	13	2
491	Pemerintah Kab. Manokwari Selatan	14	382
492	Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak	14	51
493	Pemerintah Kab. Teluk Bintuni	14	46
494	Pemerintah Kab. Fak-Fak	14	16
495	Pemerintah Kab. Sorong	14	15
496	Pemerintah Kota Sorong	14	2
497	Pemerintah Kab. Maybrat	14	1

DAFTAR INSTANSI YANG SUDAH MENGISI DRH NAMUN BELUM DIUSULKAN PENETAPAN NI PPPK PARUH WAKTU

NO.	NAMA INSTANSI	KANREG	JUMLAH SISA
1	Badan Narkotika Nasional	00	8
2	Kementerian Agama	00	7
3	Badan Karantina Indonesia	00	1
4	Kementerian Dalam Negeri	00	1
5	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	00	1
6	Pemerintah Kab. Klaten	01	12
7	Pemerintah Kab. Sleman	01	4
8	Pemerintah Kab. Pekalongan	01	2
9	Pemerintah Kab. Brebes	01	1
10	Pemerintah Kab. Kudus	01	1
11	Pemerintah Kab. Purbalingga	01	1
12	Pemerintah Kab. Sragen	01	1
13	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	02	7
14	Pemerintah Kab. Bondowoso	02	2
15	Pemerintah Kab. Jombang	02	1
16	Pemerintah Kab. Lumajang	02	1
17	Pemerintah Kab. Madiun	02	1
18	Pemerintah Kota Surabaya	02	1
19	Pemerintah Kab. Lebak	03	42
20	Pemerintah Kota Serang	03	16
21	Pemerintah Kota Bekasi	03	14
22	Pemerintah Kab. Ciamis	03	2
23	Pemerintah Kab. Indramayu	03	2
24	Pemerintah Kab. Pandeglang	03	2
25	Pemerintah Kota Bandung	03	2
26	Pemerintah Kab. Bekasi	03	1
27	Pemerintah Kab. Pangandaran	03	1
28	Pemerintah Kab. Serang	03	1
29	Pemerintah Kab. Tangerang	03	1
30	Pemerintah Kota Cirebon	03	1
31	Pemerintah Kota Tasikmalaya	03	1
32	Pemerintah Provinsi Banten	03	1
33	Pemerintah Kab. Bantaeng	04	73
34	Pemerintah Kab. Soppeng	04	19
35	Pemerintah Kab. Gowa	04	14
36	Pemerintah Kab. Maros	04	12
37	Pemerintah Kab. Maluku Tengah	04	5
38	Pemerintah Kab. Barru	04	4
39	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	04	4
40	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat	04	2

NO.	NAMA INSTANSI	KANREG	JUMLAH SISA
41	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	04	2
42	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	04	1
43	Pemerintah Kab. Jeneponto	04	1
44	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	04	1
45	Pemerintah Kab. Morowali Utara	04	1
46	Pemerintah Kab. Pinrang	04	1
47	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	04	1
48	Pemerintah Kota Bandar Lampung	05	6
49	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	05	5
50	Pemerintah Kota Metro	05	4
51	Pemerintah Kab. Lampung Utara	05	3
52	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	05	2
53	Pemerintah Kab. Mempawah	05	1
54	Pemerintah Kab. Mesuji	05	1
55	Pemerintah Kab. Pesawaran	05	1
56	Pemerintah Kota Pontianak	05	1
57	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	05	1
58	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara	06	7
59	Pemerintah Kota Medan	06	5
60	Pemerintah Kab. Deli Serdang	06	4
61	Pemerintah Kab. Padang Lawas	06	3
62	Pemerintah Kota Padangsidimpuan	06	2
63	Pemerintah Kab. Asahan	06	1
64	Pemerintah Kab. Nias	06	1
65	Pemerintah Kab. Nias Barat	06	1
66	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	06	1
67	Pemerintah Kab. Samosir	06	1
68	Pemerintah Kab. Seluma	07	8
69	Pemerintah Kota Bengkulu	07	7
70	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.	07	4
71	Pemerintah Kab. Banyuasin	07	3
72	Pemerintah Kab. Musi Rawas	07	3
73	Pemerintah Kab. Tebo	07	3
74	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	07	3
75	Pemerintah Kota Pagar Alam	07	2
76	Pemerintah Kab. Bangka Barat	07	1
77	Pemerintah Kab. Bangka Tengah	07	1
78	Pemerintah Kab. Kaur	07	1
79	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	07	1
80	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	07	1

NO.	NAMA INSTANSI	KANREG	JUMLAH SISA
81	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	07	1
82	Pemerintah Provinsi Bengkulu	07	1
83	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	07	1
84	Pemerintah Kab. Malinau	08	5
85	Pemerintah Kab. Kotabaru	08	4
86	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	08	2
87	Pemerintah Kab. Barito Timur	08	1
88	Pemerintah Kab. Gunung Mas	08	1
89	Pemerintah Kota Bontang	08	1
90	Pemerintah Kota Samarinda	08	1
91	Pemerintah Kab. Mimika	09	32
92	Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah	09	3
93	Pemerintah Kab. Paniai	09	2
94	Pemerintah Kab. Boven Digoel	09	1
95	Pemerintah Kab. Dogiyai	09	1
96	Pemerintah Kab. Bima	10	13,973
97	Pemerintah Kab. Alor	10	3,322
98	Pemerintah Kab. Jembrana	10	11
99	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	10	6
100	Pemerintah Kab. Dompu	10	1
101	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	10	1
102	Pemerintah Kab. Sikka	10	1
103	Pemerintah Kab. Gorontalo	11	1
104	Pemerintah Kota Bukittinggi	12	57
105	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	12	9
106	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	12	5
107	Pemerintah Kota Sawahlunto	12	3
108	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	12	2
109	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	12	2
110	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	12	2
111	Pemerintah Kab. Sijunjung	12	2
112	Pemerintah Provinsi Riau	12	2
113	Pemerintah Kab. Aceh Utara	13	7,561
114	Pemerintah Kab. Gayo Lues	13	1,354
115	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	13	22
116	Pemerintah Kab. Bireuen	13	16
117	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	13	3
118	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	13	2
119	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	13	1
120	Pemerintah Kota Sabang	13	1
121	Pemerintah Kab. Manokwari Selatan	14	227
122	Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak	14	2

Surat Edaran Pengisian DRH dan Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024 selengkapnya dapat dibaca dan di unduh pada tautan ini.***

Eksplorasi konten lain dari Pak Agus

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Surat Edaran Pengisian DRH dan Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu TA 2024

Adapun isi Surat Edaran Pengisian DRH dan Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024 tersebut adalah sebagai berikut.

DAFTAR INSTANSI YANG SUDAH MENGISI DRH NAMUN BELUM DIUSULKAN PENETAPAN NI PPPK PARUH WAKTU

Eksplorasi konten lain dari Pak Agus

Comments

Tinggalkan BalasanBatalkan balasan